Ketua DPRD Pulau Morotai Tuai Polemik Akibat Pernyataan Terkait TPP ASN. Ketua DPRD: Saya Minta Maaf
MOROTAI, SRn || Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Muhamad Rizki, tengah menjadi sorotan setelah diduga membuat pernyataan yang tidak mendukung Aparatur Sipil Negara (ASN) soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Pernyataan tersebut disampaikan melalui unggahan di media sosial pribadinya, baik di WhatsApp maupun Facebook, pada Rabu, 11 Desember 2024.
Dalam unggahan story WhatsApp pukul 06.57 WIT, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menulis, “Morotai masih lebih bagus ya, blom bayar 4 bulan dibandingkan tetangga yang so (sudah) beberapa tahun tra (tidak) bayar.” Unggahan serupa juga ditemukan di akun Facebook pribadinya dengan narasi, “Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Morotai masuk 4 bulan, blum terbayarkan sedangkan tetangga (Kabupaten Halut) sudah beberapa tahun belum, Morotai masih jauh lebih baik.”
Namun tak berlangsung lama, postingan Muhamad Rizki di Akun Facebooknya telah dihapusnya.
Pernyataan tersebut menuai reaksi keras dari sejumlah ASN di Kabupaten Pulau Morotai.
Mereka merasa bahwa sebagai Ketua DPRD, Rizki seharusnya bersikap lebih bijak dalam menyampaikan pendapat, apalagi terkait isu kesejahteraan ASN yang telah menjadi persoalan serius selama bertahun-tahun.
“Sebagai ketua DPRD, seharusnya beliau memberikan edukasi yang membangun, bukan membuat pernyataan sembarangan yang merugikan rakyat, terutama ASN. Apalagi, jabatan yang diembannya memiliki tanggung jawab besar sebagai wakil rakyat,” ujar sejumlah ASN yang tidak mau namanya diberitakan.
Para ASN juga menilai bahwa perbandingan antara Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara (Halut) tidak relevan dan justru memperkeruh suasana.
Mereka mengungkapkan bahwa persoalan keterlambatan pembayaran tunjangan di Morotai sudah berlangsung lama, sehingga membandingkan kondisi Morotai dengan daerah lain dianggap tidak adil.
“Morotai itu ASN sudah menderita bertahun-tahun. Ada tunjangan yang tidak dibayarkan selama satu periode pemerintahan. Jangan membandingkan kesejahteraan ASN di sini dengan kabupaten lain. Jika di Halut baru beberapa tahun ini terjadi, di Morotai masalah ini sudah sangat kompleks,” tambah keluh ASN.
Sementara Ketua DPRD Pulau Morotai, Muhamad Rizki, ketika dikonfirmasi awak media mengaku telah menghapus statusnya dan meminta maaf jika salah.
“Mungkin di satu sisi saya ada salah, kemudian kita tidak bisa membanding-bandingkan lagi. Mungkin kita salah di situ. Itu (status) sudah hilang karena kita sudah take down. Kita salah jadi permintaan maaf dari ketua dewan,” tandasnya.
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar