Mediasi Penyelesaian Gedung Serbaguna, Tak Diindahkan Mantan Kades
PATI, SRn || Gedung serbaguna di Desa Koriprandriyo, Kecamatan Gabus Kabupaten Pati sudah 3 tahun mangkrak
Ironisnya, Gedung yang dibangun oleh mantan Kepala Desa (Kades), ternyata ada temuan Rp 169 juta
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Pati sudah berupaya untuk memanggil mantan Kades untuk bertanggung jawab, hanya saja tidak diindahkan
“Kami sudah panggil mantan Kades 2 kali, tapi tidak datang, dan rencana kita akan panggil lagi,”ungkap Plt Kepala Dispermades Pati Tri Haryama belum lama ini
Terpisah, Kepala Desa Koriprandriyo Sukahar mengaku bingung untuk menindak lanjuti pembangunan gedung serbaguna
Hal itu lantaran, proyek yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 1 milyar itu masih menjadi tanggung jawab mantan Kades
“Itu tanggung jawabnya mantan Kades, jadi kita tidak berani melanjutkan, kalaupun dilanjutkan harus Musdes dulu,”katanya
Ia mengaku bahwa dari hasil audit di Inspektorat, pembangunan gedung serbaguna itu terdapat temuan Rp 169 juta
Proyek itu, sudah 3 tahun dibiarkan mangkrak dan tidak dilanjutkan oleh mantan Kades
“Camat, Dispermades dan Inspektorat sudah mencoba untuk memediasi memanggil Mantan Kades, tapi tidak direspon,”ucapnya
Disinggung soal untuk melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH), Sukahar mengaku bahwa itu tidak kewenangan desa, tapi kewenangan Dispermades
Apabila, mantan Kades masih tidak mengindahkan panggilan Dispermades, maka permasalahan itu bisa dilimpahkan ke Inspektorat atau APH
“Kalau untuk melimpahkan ke APH, itu kewenangan Dispermades, bukan desa, kalaupun desa disuruh untuk melanjutkan, maka harus Musdes dan koordinasi dengan masyarakat dulu,”terangnya
Diketahui, Proyek pembangunan gedung serbaguna di Desa Koripandriyo dikerjakan 3 tahap oleh mantan Kades dari tahun 2018
Namun, hingga kini proyek itu tidak selesai dan hanya dibiarkan terbengkalai
Masyarakat Desa Koripandriyo berharap agar Polisi atau Kejaksaan Pati segera mengusut proyek pembangunan tersebut
“Kami minta agar Polisi atau Kejaksaan bisa menindak tegas, karena tidak ada upaya dari desa atau dinas terkait untuk menindakanjuti,”tambah warga desa Koripandriyo
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar